 |
| Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Abdul Hadi Wijaya. Sumber foto : Tedi/Humas. |
Kota Bogor - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengakselerasi upaya pembangunan sekolah negeri baru. Hal ini sebagai respon (jawaban-red) atas minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor dan masalah zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Abdul Hadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, sejauh ini baru ada 20 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 10 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Ia mempertanyakan, selama ini tidak ada penambahan sekolah umum baru di Kota Bogor.
Padahal, kata Abdul Hadi, jumlah penduduk dan daerah baru juga bertambah. Ia juga mengaitkannya dengan sistem zonasi PPDB yang semakin mengecil.
“Maka harus ada penambahan (sekolah negeri) karena dari masalah ketersediaan dan distribusi bangku, inilah masalah PPDB diskusinya panjang,” ujarnya, Rabu (12/7/2023).
Karena itu, Abdul Hadi meminta Pemkot Bogor mempercepat upaya pembangunan sekolah negeri baru. Untuk itu, dia mengusulkan penggunaan aset daerah dari Pemkot Bogor, yang dapat dihibahkan ke Dinas Pendidikan Jabar agar bisa dibangun sekolah umum.
“Perlu ada penggunaan aset kota yang bisa dihibahkan atau disertifikatkan agar bisa dibangun sekolah negeri untuk warga Kota Bogor di (daerah) Bogor yang blank zonasi, sehingga pemerataan ini bisa terjadi,” ujar Abdul Hadi.
Dengan penambahan sekolah negeri, Abdul Hadi menilai, daerah yang sebelumnya tidak terjangkau sistem zonasi bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan daerah lain.(*)
