 |
| DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar, Kamis (13/7/2023). |
Kota Bandung - DPRD Jabar menerima audiensi dari Forum Komunikasi Kehormatan Lingkup Pertanian Provinsi Jawa Barat, antara lain Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TPPPD) dan Forum Komunikasi Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).
Kedatangan FK THL TBPPD dan FK THL POPT diterima Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat dan Anggota Komisi II DPRD Jabar Herry Dermawan, Kamis ( 13/7/2023).
Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumasna.
Ineu Purwadewi Sundari mengatakan audiensi dengan FK THL TBPPD dan FK THL POPT membahas kejelasan nasib atau status non ASN di pertanian Jabar jelang pelaksanaan peniadaan tenaga honorer atau non ASN pada 28 November 2023.
Penghapusan tenaga honorer atau non ASN ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Mereka para penyuluh dari TBPPD dan POPT menanyakan kejelasan status (kepegawaian) jelang penghapusan non-ASN. Mereka menyampaikan selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap upaya mempertahankan pangan di Jabar,” kata Ineu Purwadewi Sundari.
Untuk diketahui, pelaksanaan penghapusan non-ASN merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, DPRD Jabar sendiri telah meminta atau mendesak Pemprov Jabar melalui Satuan Tugas (Satgas) Non-ASN untuk segera melakukan verifikasi data non-ASN di seluruh Jabar, termasuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kejelasan nasib tenaga honorer atau non ASN di Jawa Barat yang diperkirakan berjumlah 32.000 orang.
Selain mendesak Pemprov Jabar, tentunya DPRD Jabar akan menyampaikan semua aspirasi atau tuntutan dari FK THL TBPPD dan FK THL POPT ke pusat, dalam hal ini DPR RI.
