Iklan

Iklan

,

Iklan

Perkuat Cadangan Pangan, Presiden Jokowi Minta Daerah Belajar dari Petaka di Papua

Harian Berantas
Kamis, 31 Agustus 2023, 17:06 WIB Last Updated 2023-08-31T10:06:20Z

Presiden Joko Widodo. Sumber Foto: Kementerian Sekretarian Negara.

HB, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak perlu bergantung pada bala bantuan dari Jakarta jika terjadi sesuatu. Ia pun mencontohkan saat Papua dilanda bencana kelaparan pada Juli lalu. Untuk itu, dia memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk memperkuat cadangan pangan di daerahnya masing-masing.

"Yang paling penting juga dicatat, tingkatkan cadangan pangan daerah. Ada cadangannya. Jadi kalau terjadi apa-apa cepat, tidak harus kontak ke Jakarta. Kirimnya juga harus pakai waktu, negara ini negara besar," dia ungkapnya saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8/2023).

“Daerah itu harus bergerak terlebih dahulu. 'Pak, tapi ini harus dibantu pak.. sebelum 1 bulan kami harus'.. Ok. Tapi jangan baru, langsung teriaknya ke pusat. Harus ada cadangan pangan di daerah. Harus ada. Dan segera koordinasi dan solusi kalau ada masalah, kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mewanti-wanti kejadian yang sebelumnya terjadi di Papua yang sebelumnya pernah mengalami kelaparan.

“Seperti yang terjadi di Papua kemarin. Kita cek memang tidak ada stoknya sama sekali. Karena tidak ada cadangan pangan, ya drop dari Jakarta. Tapi kan itu tidak bisa seperti itu. Harus Daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri dan tidak mahal,” kata Jokowi.

Di sisi lain, ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fiskal di daerahnya masing-masing untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dan terkonsentrasi di semua negara.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta masing-masing kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, bisa mengambil keputusan sendiri dengan mempercayakan gudang Bulog di wilayahnya.

“Meski Bulog ada, cadangkan sendiri. Titip di gudang Bulog nggak ada masalah. Sehingga kebijakan itu ada di keputusan bapak ibu semua. Gubernur, Bupati/Walikota, memutuskan sendiri. Karena Bulog itu keputusan ada di sini,” tutupnya.(rs)

Iklan