Presiden Jokowi Ingin Pembangunan LRT Yang Mencapai Kota Bogor Segera Dilakukan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas membahas integrasi moda transportasi umum, Rabu (27/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. (Sumber Foto: Setpres).

HARIANBERANTAS.CO - Presiden menegaskan, pasca pembangunan moda transportasi massal mulai dari Moda Raya Terpadu (MRT), Linta Raya Terpadu (LRT), hingga kereta cepat (kereta api berkecepatan tinggi), langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan moda transportasi tersebut sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya.
 
“Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, kemudian ada kereta bandara yang harus segera kita selesaikan. Segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online.
 
“Sehingga dibutuhkan sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan,” kata Presiden.
 
Untuk itu, Presiden menekankan lima hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara satu moda transportasi dengan moda transportasi lainnya perlu dipercepat.
 
“Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas. Dan, kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa terlindungi dari hujan,” kata Presiden.
 
Kedua, Presiden meminta kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantarkan hingga titik akhir tujuan agar masyarakat mudah berpindah moda transportasi.
 
“Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistemnya sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah tersiapkan. Misalnya, pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari - cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, Presiden meminta agar sistem pembayaran diintegrasikan ke seluruh moda transportasi. Presiden juga meminta agar dilakukan kajian terkait pemotongan harga pembayaran langganan (abonemen-red).
 
“Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut bisa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Kaji (Tinjau-red) juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.
 
Selain itu, Presiden juga ingin segera melakukan kajian atau studi terhadap pembangunan LRT menuju Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.
 
“Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” kata Presiden.
 
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memastikan transportasi publik yang ada ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
 
“Yang Terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga anak-anak dan ibu hamil, ujarnya.
 
Turut hadir dalam pertemuan rapat tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto. Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Selanjutnya Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. (rs)