 |
| Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri pembukaan Seminar Regulasi Angkutan Massal di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10/2023) (Foto: Denny Alung/ Biro Adpim Jabar) |
HARIAN BERANTAS.CO, KBB - Jawa Barat merupakan provinsi terpadat dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa. Konsep aglomerasi harus mulai diterapkan agar kemacetan dan kepadatan akibat urbanisasi dan mobilitas penduduk dapat dikurangi.
Hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam Seminar Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Perkotaan dan Pedoman Pembiayaan Pengelolaan Pendapatan Jasa Angkutan Massal dan Kawasan Berorientasi Transit di Gedung Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (20/10/2023).
“Konsepnya kawasan aglomerasi harus terintegrasi antar daerah dan angkutan. Jadi nanti bisa terintegrasi antara bis, LRT, sampai kereta cepat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bey mendukung transformasi transportasi massal di Jabar karena ia meyakini pengembangan transportasi massal yang andal dan berkelanjutan menjadi kunci mengatasi permasalahan tersebut.
Menurutnya, angkutan massal juga harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk peralihan dari kendaraan pribadi atau angkutan umum yang biasa digunakan sehingga ia pun meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan Jabar untuk segera melaksanakan program ini secepatnya agar bermanfaat buat masyarakat.
“Ini merupakan supply demand, saya harap supply-nya tidak mandek (stagnan-red). Kita harus siapkan dulu baru kita bisa menarik atau menyarankan masyarakat menggunakan transportasi publik,” ujarnya.
“Kalau terintegrasi akan aman dan nyaman. Misalnya, nanti BRT itu bis listrik anti polusi dan irit. Jadi soal betul-betul diatur masalah subsidinya, tarifnya murah. Jadi masyarakat tidak berpikir dua kali untuk menggunakannya,” tambah Bey.
Menurutnya, hal ini memerlukan perencanaan yang baik, termasuk kebijakan skema pola pergerakan, sistem pembiayaan, pengelolaan pendapatan, pengembangan kawasan berorientasi transit dan digitalisasi transportasi.
“Saya yakin kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Maka dari itu, seminar ini adalah langkah awal dalam proses tersebut. Kita dapat saling berbagi maupun bertukar pemikiran, pengalaman, serta wawasan,” kata Bey.
Kepala Dinas Perhubungan Jabar A. Koswara menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang diadakannya seminar tersebut, antara lain aglomerasi perkotaan dan pertumbuhan urbanisasi yang kini telah mencapai 55 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. .
“Kemudian dampak urbanisasi ini adalah kebutuhan mobilitas dengan keterbatasan jalan sehingga membuat kemacetan dimana-mana,” ujarnya.
Di Jawa Barat terdapat tiga wilayah metropolitan yaitu Bandung Raya, Bodebek, dan Cirebon Raya. Pelayanan lalu lintas di tiga wilayah metropolitan sudah melintasi kabupaten kota.
“Perlu sebuah regulasi yang memayugi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan atau metropolitan tersebut,” kata Koswara.
“Saat ini yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana menjamin keberlanjutan angkutan tersebut sehingga diperlukan sebuah terobosan dan kebijakan khususnya penguatan pembiayaan,” pungkasnya.
