 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/2/2024). |
HARIANBERANTAS.CO - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan implementasi Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah belum selaras dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Sebab keduanya mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan akhir sampah di Jawa Barat.
Hal itu diungkapkannya dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/2/2024).
“Pada prinsipnya Perda tentang pengelolaan sampah ini harusnya sejalan dengan DLH dan Disperkim Jabar secara optimal. Ini karena pengerjaannya sudah menahun, kita minta ditangani dengan serius,” kata Daddy.
Menurut Daddy, kedua lembaga tersebut harus memiliki semangat dan komitmen yang sama kuatnya dengan DPRD dalam mensosialisasikan peraturan daerah terkait. Namun sebaliknya, karena TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo belum beroperasi maksimal, TPPAS di wilayah lain di Jabar pun ikut terdampak.
“Mau bagaimana kita menggenjot daerah lain seperti Karawang dan Cirebon sedangkan pilot projectnya sendiri tidak berjalan sebagaimana yang rencana,” kata Daddy.
Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya dilakukan di hilir. tapi hal itu juga harus dilakukan di hulu. Namun penanganan sampah dari hulu maupun dari sumbernya belum berjalan dengan baik.
Terlebih lagi, para pemangku kepentingan atau pelaku kebijakan sendiri telah menjalin kerja sama dengan perusahaan dari hasil kerja sama luar negeri dalam pengelolaan sampah, namun belum memberikan hasil yang memuaskan.
“Kita sebenarnya sudah agak jengkel (kesal-red) ketika dua negara wanprestasi soal investasinya dalam bidang pengelolaan sampah,” kata Daddy.
Padahal, kata Daddy, pihaknya selalu terbuka sebagai anggota DPRD, siapa tahu ada yang memiliki jalur kerja sama. Sementara itu, Pemprov Jabar sudah berkali-kali melakukan hal tersebut namun hasilnya masih kurang memuaskan.
“Saya selalu hotline ketika dari DLH, misalnya ada kabar wanprestasi, langsung kontak saya saja, barangkali ada alternatif lain untuk di split. Lah, ini kan hanya dikasih tahu nanti akhir tahun bisa dioperasikan, tapi ternyata tidak terbukti, ini kan seolah-olah kami di-prank oleh eksekutif,” pungkas Ayah.(ris).
