HARIANBERANTAS.CO - Sektor pariwisata dan perpajakan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sehingga tidak terlalu bergantung pada dana bagi hasil pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat saat kunjungan kerja Banmus DPRD Jabar ke DPRD DIY untuk berbagi informasi penjadwalan kegiatan DPRD dan Banmus.
Selain itu juga membahas Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Hasil dari kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY kali ini sharing informasi dan untuk mengadopsi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD DIY. Mereka (DIY) punya strategi yang bagus untuk memaksimalkan PAD,” kata Achmad Ru'yat, DIY, Selasa (20/2/2024).
Menurutnya, strategi DIY bisa menjadi role model bagi Pemprov Jabar untuk meningkatkan PAD secara maksimal.
“Daerah Istimewa Yogyakarta mempunya strategi untuk memaksimalkan PAD, khususnya (memaksimalkan) sektor pariwisata,” ujarnya.
“Sehingga mereka tidak bergantung dari dana bagi hasil,” imbuhnya.
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, lanjut Achmad Ru'yat, pada tahun 2025 Provinsi Jawa Barat berpotensi mendapatkan anggaran yang sangat besar dari dana bagi hasil yang harus disalurkan ke daerah Kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp1,8 triliun itu uang dana bagi hasil yang harus dibagikan lagi ke kabupaten dan kota di Jawa Barat,” pungkas Achmad Ru'yat.(ris)
