 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira saat ikuti Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Grand Sunshine Hotel, Kabupaten Bandung, Kamis, (22/2/24). |
HARIANBERANTAS.CO - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menyebut sektor perkebunan di Jabar khususnya mampu mengatasi angka kemiskinan di Jabar. Salah satu syaratnya adalah produk Jabar bisa menguasai pasar sehingga tidak ada substitusi produk luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira pada Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang mengangkat tema “Menuju Perkebunan Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah” di Grand Sunshine Hotel, Kabupaten Bandung, Kamis, (22/2/24).
Menurut Yunandar, DPRD bersama pemangku kepentingan terkait harus bisa melakukan pengawasan terhadap pengendalian produksi di sektor perkebunan agar ke depan bisa mengendalikan harga dalam jangka panjang.
Sektor perkebunan juga harus memberikan jaminan harga jual yang baik, bahan baku terbaik, bahkan jaminan jumlah yang selalu stabil. Sehingga dapat menyerap lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Jadi kita harus menjamin kepada suplier baik kepada deman di pasar bahwa kita mempunyai produk yang memberikan jaminan komoditas yang baik. Bahkan, jaminan volume komoditas yang selalu stabil. Sehingga bisa menyerap penanam modal/investor yang baru,” kata Yunandar.
Yunanadar berharap dapat lebih meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani karena ketika petani meningkatkan kesejahteraannya maka mereka membutuhkan pelaku usaha lain. Tentu saja pergerakan ekonomi akan tumbuh.
Selain itu, Yunandar mencontohkan perkebunan di Jawa Barat dimulai pada masa kolonial Belanda, yakni dengan terciptanya perkebunan yang berkembang pesat dan mampu merangsang tumbuhnya usaha lain. Itu sebabnya sektor perkebunan berkembang pesat sehingga kemiskinan bisa teratasi.
Seperti pada zaman dahulu ketika perkebunan di Jawa Barat dibuka oleh Belanda. Mereka tidak sendirian pada awalnya, hingga perkebunan mereka berkembang dan memunculkan usaha-usaha lain, hingga akhirnya Bandung mendapat julukan Paris Van Java, karena munculnya konsep perkebunan ini ketika perkebunan memasok kebutuhan Bandung Raya.
“Alhasil, kemiskinan ekstrem bisa diatasi dengan memajukan perkebunan sehingga bisa ditingkatkan perkebunan di Jabar naik kelas, yang sebelumnya dijual di Jabar, bisa dijual secara nasional bahkan ke luar negeri,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut Yunandar, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki salah satu varietas kopi terbaik di dunia. Sebab, keberadaan perkebunan kopi di Jabar seharusnya bisa mengatasi permasalahan kemiskinan.
Pelaku usaha kopi menjadi salah satu penggerak perekonomian dari hulu hingga hilir. Ia berharap Pemprov Jabar melalui Dinas Perkebunan selalu mampu melakukan desain dan pengembangan atau development terhadap sektor kopi di Jabar.
Seperti halnya kopi Jabar yang merupakan varietas kopi terbaik di dunia ternyata turut membantu mengatasi masalah kemiskinan dan banyak masyarakat yang terjun ke bisnis kopi, karena bisnis kopi merupakan bisnis yang berjalan dari hulu hingga hilir.
Mereka tidak hanya petani, tidak hanya kafe saja namun ada juga yang mengolahnya menjadi bahan olahan lainnya, dan hal ini perlu dorongan dari Pemprov Jabar.
Jadi kita harus bisa mengedukasi, membuat desain dan development, dan yang penting juga bagaimana mereka mau menjadi bagian dari bisnis ini, jadi bukan hanya ingin menjadi pegawai pemerinta saja tapi harus berani masuk didalam bisnis perkebunan ini,” tutupnya. (rp).
