HARIANBERANTAS.CO - Komisi V DPRD Jabar menyoroti persoalan sarana prasarana kelas baru yang masih minim di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jabar.
Hal ini berdampak ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi terbatas. Permasalahan ini banyak dikeluhkan sekolah, apalagi saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi fasilitas pembelajaran di SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya, Kamis, (29/02/2024).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, infrastruktur kelas masih perlu ditambah, terutama di sekolah yang peminatnya tinggi, seperti SMA Negeri 4 Kota Tasikmalaya.
“SMAN 4 Kota Tasikmalaya ini adalah salah satu SMA yang banyak peminatnya. Dari 800 orang yang mendaftar, masih hanya bisa menerima 320 orang. Di tiap sekolah masalahnya hampir sama rata-rata adalah rombongan belajar. Memang tidak bisa ditambah lagi dan itu berkaitan dengan Prasarana ruang kelas masih perlu ditambah,” kata Viman.
Oleh karena itu, lanjut Viman, pihaknya telah mengajukan bantuan terkait solusi permasalahan tersebut kepada Dinas Pendidikan, melihat adaanya lahan kosong yang bisa dibangun ruang kelas sehingga SMAN 4 Kota Tasikmalaya bisa menampung siswa psereta didik baru lebih banyak.
“Tentu yang bisa dimaksimalkan adanya potensi di sini sudah siap dengan 400 meter lahan tambahan kelasnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bantu juga memperjuangkannya, karena animo masyarakat dan juga peserta didik baru sangat tinggi. Alhamdulillah, pengajuannya sudah sampai ke dinas pendidikan setempat,” ujarnya.
Viman berharap pembangunan sarpras kelas baru dapat terealisasi di berbagai sekolah dengan minat yang tinggi dan juga didukung oleh Pemprov Jabar agar PPDB kedepannya berjalan lancar.
“Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 kita bisa rencanakan tidak hanya SMAN 4 saja tapi juga SMA-SMA lainnya juga harus diperhatikan oleh Pemprov Jawa Barat dimana sarana prasarana lahan menjadi yang utama untuk saat ini sehingga lulusan-lulusan dan juga generasi dan juga generasi penerus di Jawa barat yang baik,” pungkas Viman.
Komisi V mendorong dan memperjuangkan solusi permasalahan sara prasarana lahan dan ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang nantinya akan dibahas dalam rapat Komisi dan forum terkait Bantuan Keuangan. (ris).
